RAKYAT MERDEKA — Keputusan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meninggalkan ruang Rapat Paripurna DPRD Sumut beberapa waktu lalu sempat menjadi perbincangan publik. Langkah tersebut memunculkan berbagai spekulasi, mulai dari dugaan adanya ketegangan politik hingga isu keretakan hubungan dengan DPRD. Menanggapi hal itu, Bobby menegaskan bahwa keputusannya keluar dari ruang sidang sama sekali tidak berkaitan dengan persoalan politik.
Menurut Bobby, dirinya bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meninggalkan lokasi karena seluruh agenda yang menjadi tanggung jawab pihak eksekutif telah selesai dilaksanakan. Setelah itu, pembahasan yang berlangsung merupakan perdebatan internal anggota DPRD mengenai persoalan kuorum sehingga tidak lagi melibatkan pemerintah provinsi.
Ia menjelaskan rapat paripurna sebenarnya sudah dimulai sesuai jadwal meski sempat mengalami keterlambatan. Setelah seluruh rangkaian agenda selesai, muncul perdebatan antaranggota dewan terkait jumlah kehadiran peserta rapat.
Bobby menilai persoalan tersebut merupakan kewenangan legislatif sehingga pihak eksekutif tidak memiliki alasan untuk tetap berada di ruang sidang.
Selain itu, ia mengaku mendapat informasi bahwa fraksi yang mempertanyakan persoalan kuorum justru memiliki tingkat kehadiran yang relatif sedikit dalam rapat tersebut. Namun, Bobby menegaskan dirinya tidak dapat memastikan informasi tersebut karena tidak memegang data absensi anggota DPRD.
Bantah Isu Keretakan Hubungan Politik
Bobby juga membantah anggapan bahwa aksi walk out tersebut menjadi tanda memburuknya hubungan dengan partai-partai pendukung di DPRD Sumatera Utara. Ia menegaskan pihak yang mengangkat persoalan kuorum berasal dari Fraksi PDI Perjuangan, bukan dari fraksi pendukung pemerintah daerah.
Menurut Bobby, kehadiran pemerintah provinsi dalam rapat paripurna hanya untuk memenuhi undangan resmi sekaligus menjalankan kewajiban konstitusional. Karena itu, ketika pembahasan berubah menjadi perdebatan internal DPRD, ia memilih mengajak seluruh OPD meninggalkan ruangan.
Ia menilai tidak tepat apabila jajaran eksekutif tetap berada di lokasi hanya untuk menyaksikan dinamika yang menjadi urusan legislatif. Setelah memastikan agenda pemerintah telah selesai, Bobby meminta seluruh OPD mengikuti dirinya keluar dari ruang sidang.
Sebelumnya, rapat paripurna DPRD Sumut pada Selasa (21/7) diwarnai sejumlah interupsi dari anggota dewan. Fraksi PDI Perjuangan meminta pimpinan sidang memastikan jumlah anggota yang hadir telah memenuhi ketentuan tata tertib sebelum dilakukan penandatanganan keputusan bersama mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sumut Tahun Anggaran 2025.
Di sisi lain, anggota Fraksi Gerindra juga mengusulkan agar rapat diskors karena pada waktu bersamaan terdapat agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) lain. Meski pimpinan DPRD menyatakan rapat telah memenuhi syarat kuorum berdasarkan daftar hadir, perdebatan tetap berlanjut.
Situasi tersebut membuat proses penandatanganan keputusan bersama antara DPRD dan Gubernur Sumatera Utara akhirnya tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal. Setelah Bobby bersama jajaran OPD meninggalkan ruang sidang, agenda penandatanganan pun ditunda hingga waktu yang akan ditentukan kemudian.
Bobby berharap polemik tersebut tidak berkembang menjadi isu politik yang berlebihan. Ia menegaskan pemerintah provinsi tetap berkomitmen menjalankan tugas dan membangun kerja sama yang baik dengan DPRD demi kepentingan masyarakat Sumatera Utara.
